14
Apr
12

PENGARUH GLOBALISASI TERHADAP KEDAULATAN NEGARA

PENGARUH GLOBALISASI TERHADAP KEDAULATAN NEGARA
M. Husni Syam*

Seperti kita ketahui, globalisasi merupakan suatu proses menduniakan ide atau suatu hal berupa materil maupun immateril. Globalisasi dapat dimaknai sebagai proses integrasi dunia yang disertai dengan ekspansi pasar (barang dan uang) yang di dalamnya banyak mengandung implikasi bagi kehidupan manusia. Globalisasi adalah istilah yang diciptakan untuk menyampaikan harapan tentang situasi dunia yang inklusif dan terintegrasi secara ekonomi. Globalisasi dapat berarti sebagai gabungan dari beberapa perkembangan yang mungkin termasuk didalamnya adalah legitimasi yang makin kuat terhadap hak asasi manusia, digitalisasi transaksi, teknologi informasi dan komunikasi, munculnya NGO global, pertumbuhan pasar modal internasional.[1] Globalisasi yang terjadi pada saat ini telah membawa implikasi baik maupun buruk bagi kehidupan. Implikasi buruk yang dapat kita lihat diantaranya adalah adanya fakta bahwa ternyata proses globalisasi yang semula diharapkan dapat membawa kemakmuran bagi masyarakat, justru berakibat sebaliknya dimana banyak negara-negara mengalami keterpurukan ekonomi. Hal ini disebabkan karena globalisasi menciptakan liberalisasi ekonomi sehingga memaksa negara untuk mampu bersaing dan mensejajarkan dirinya dengan negara lain dalam bidang ekonomi. Ketidakmampuan bersaing dapat mengakibatkan industri lokal suatu negara tidak berkembang dan pada akhirnya makin memperburuk kondisi perekonomian negara tersebut.
Dampak-dampak negatif dari globalisasi terutama bagi negara yang perekonomiannya tidak cukup stabil memaksa mereka untuk mencari jalan keluar dalam menanggulangi defisit anggaran negara. Dari sinilah kemudian muncul pemikiran mengenai privatisasi aset-aset negara, dimana privatisasi dianggap dapat mengembalikan kestabilan suatu perekonomian negara. Namun, disamping itu, ada anggapan bahwa privatisasi tersebut nantinya akan dapat mengikis kedaulatan suatu Negara, karena dengan melakukan privatisasi maka sebagian urusan Negara akan diserahkan kepada pihak-pihak swasta. Pihak swasta yang melakukan ini tentu mempunyai latar belakang yang berbeda dibandingkan kalau urusan tersebut dipegang oleh Negara, pihak swasta akan berbicara tentang rugi laba, sementara Negara akan berbicara disamping tentang pelayanan public juga terdapat legitimasi politik yang mengharuskan dia bertanggung jawab kepada publik. Dengan demikian persoalan yang akan di bicarakan dalam makalah ini adalah tentang sejauh mana globalisasi mempengaruhi kedaulatan Negara dan bagaimana upaya Indonesia dalam melakukan pembangunan hukum untuk tetap tidak kehilangan jati dirinya.
Globalisasi dan Kedaulatan Negara
Kata “globalisasi” diambil dari kata global, yang maknanya ialah universal. Globalisasi belum memiliki definisi yang mapan, kecuali sekedar definisi kerja (working definition), sehingga tergantung dari sisi mana orang melihatnya. Ada yang memandangnya sebagai suatu proses sosial, atau proses sejarah, atau proses alamiah yang akan membawa seluruh bangsa dan negara di dunia makin terikat satu sama lain, mewujudkan satu tatanan kehidupan baru atau kesatuan ko-eksistensi dengan menyingkirkan batas-batas geografis, ekonomi dan budaya masyarakat. Globalisasi adalah sebuah istilah yang memiliki hubungan dengan peningkatan keterkaitan dan ketergantungan antarbangsa dan antarmanusia di seluruh dunia dunia melalui perdagangan, investasi, perjalanan, budaya populer, dan bentuk-bentuk interaksi yang lain sehingga batas-batas suatu negara menjadi bias. Intinya globalisasi adalah sebuah proses interkoneksitas antara bidang-bidang baik ekonomi, sosial, politik, militer dan sebagainya yang melintasi batas-batas wilayah. Globalisasi juga diidentikkan sebagai sesuatu yang meskipun terkadang dapat diprediksikan, tetapi tidak mungkin dapat dihindari.
Proses globalisasi yang dirasakan Indonesia terlihat dengan munculnya globalisasi ekonomi, globalisasi militer dan globalisasi dibidang sosial budaya. Globalisasi Ekonomi digambarkan sebagai masa ketika pasar bebas terjadi, peningkatan yang tajam dalam perdagangan internasional, investasi, arus kapital, kemajuan dalam bidang teknologi dan meningkatnya peran institusi-institusi multilateral[2]. Dalam ekonomi global institusi-insitutsi keuangan dan kerjasama-kerjasama global lainnya melakukan aktivitasnya tanpa ikatan nasional. Bahkan kini mereka mampu mempergunakan pemerintah untuk membubarkan setiap aturan-aturan nasional dalam aktivitas mereka. Istilah ini mengandaikan pengintegrasian ekonomi nasional ke dalam kancah ekonomi global, seperti yang dikehendaki perusahaan kapitalisme Trans National Coorporations (TNCs) dengan menggunakan kesepakatan World Trade Organisation (WTO) serta difasilitasi oleh lembaga keuangan global seperti IMF dan Bank Dunia. Dengan besarnya ketergantungan pemerintah terhadap lembaga atau institusi internasional, berarti tidak ada kata untuk menolak penetrasi nilai-nilai atau isu baru tersebut. Proses demikian dapat dilihat dari perkembangan paham kapitalis semenjak abad 16 yang aktivitasnya adalah endless accumulation of capital yang mempunyai link dengan commodity chains yang efektif dan persoalan distribusi yang dalam perkembangannya karena kemajuan teknologi informasi dan transporasi melintasi batas negara. Kegiatan tersebut kemudian memunculkan network secara internasional yang bisa menekan kedaulatan suatu negara dalam hal menghilangkan semua barriers. Dalam hal ini the world shall go to glory to glory, wealth to wealth and therefore satisaction to satisfaction[3].
Globalisasi sosio-budaya, juga merupakan dimensi menarik yang terjadi dalam globalisasi. Dimana masyarakat dunia menyatakan sebagai satu masyarakat global (global society). Kewarganegaraan tidak lagi mengikat, semangat kebersamaan tidak lagi dapat dikotak-kotakan hanya berdasarkan wilayah negara, tetapi lebih jauh ada kebersamaan yang tercipta secara global dengan ikatan hal-hal yang bersifat lebih universal, seperti demokrasi, HAM atau kemanusiaan dan lingkungan hidup. Menyatunya masyarakat dunia otomatis juga melebutkan budaya yang mengkotak-kotakannya. Dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi dan media, mempercepat proses integrasi atau penyebaran nilai-nilai, ide-ide, yang ada dan pada akhirnya “memaksa” terciptanya budaya global. Dalam kondisi ini, negara-negara dengan teknologi canggih adalah pihak yang menang. Sebaliknya negara-negara yang lemah secara ekonomi dan teknologi menjadi sangat mudah terbawa budaya negara maju yang dijadikan budaya global. Katakanlah ketika musik-musik Barat dijadikan patokan kemajuan seni musik, termasuk media-media maju yang selalu dijadikan acuan informasi bagi kebanyakan negara didunia. Globalisasi Militer yang jelas terlihat selama abad yang lalu hingga kini antara lain adalah: imperialisme dan persaingan geopolitik kekuatan-kekuatan besar; perkembangan sistem aliansi internasional dan struktur keamanan internasional, munculnya perdagangan senjata dunia bersamaan dengan difusi teknologi militer diseluruh dunia; dan institusionalisasi rezim global dengan hak hukum atas hubungan militer dan keamanan (contoh: the international nuclear non-proliferation regime)[4].
Dalam globalisasi ekonomi terlihat adanya dominasi negara-negara industri seperti Amerika Serikat dengan anggota-anggota negara G8 lainnya, terhadap pasar-pasar domestik suatu negara lain, kondisi demikian kemudian bahkan membuat terjadinya penggerusan terhadap kedaulatan negara lain. Kalau diperhatikan dari struktur G8 itu sendiri dia tidak dikatakan sebagai subjek hukum internasional. Dengan demikian disamping adanya dominasi negara industri yang merupakan subjek hukum internasional sekarang muncul lagi apa yang disebut dengan dominasi non state actors.
Dalam kasus Indonesia dapat dilihat kekuatan lembaga asing dalam mempengaruhi suatu Negara, yaitu dalam privatisasi sumber daya air yang diperbolehkan oleh UU No. 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. Dalam Undang-undang yang baru ini beberapa pasal memberikan peluang privatisasi sektor penyediaan air minum, dan penguasaan sumber-sumber air (air tanah, air permukaan, dan sebagian badan sungai) oleh badan usaha dan individu.
Hak terhadap air yang setara merupakan hak asasi setiap manusia. UUD 1945 pasal 33 ayat 2 menjamin hak dasar tersebut. Pasal 33 ayat 2 tersebut menyatakan, “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat ”. Kalimat tersebut mengandung makna tanggung jawab negara untuk menjamin dan menyelengarakan penyediaan air yang menjangkau setiap individu warga negara.
Pasal 33 UUD 1945 menolak freefight liberalism, khususnya liberalismedi bidang ekonomi, dan mengamanatkan agar sumber-sumber ekonomi yang menyangkut hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Clifford Geertz seorang Antropolog Amerika dalam suatu percakapan dengan Soeharto pernah mengingatkan agar Indonesia yang sangat beragam suku dan budayanya serta sangat religious, hendaknya tidak memilih menjalankan demokrasi liberal, karena itu akan menghancurkan Negara[5]. Namun, hingga kini, hak atas air bagi setiap individu terancam dengan adanya agenda privatisasi dan komersialisasi air di Indonesia. Agenda ini didorong oleh lembaga keuangan (World Bank, ADB, dan IMF) di sejumlah negara sebagai persyaratan pinjaman. Ini merupakan bagian dari kepentingan kapitalis global sektor air untuk menguasai sumber-sumber air dan badan penyedia air bersih (PDAM) milik pemerintah. Undang-undang Sumberdaya Air yang baru ini merupakan bagian dari persyaratan pencairan pinjaman program WATSAL (Water Sector Adjustment Loan) dari World Bank[6].
Dari uraian diatas terlihat bahwa dalam era globalisasi, intervensi ekonomi kesuatu negara sangat mungkin berpengaruh terhadap eksistensi kedaulatan negara. Ajaran tentang kedaulatan negara pertama kali dimunculkan oleh Jean Bodin melalui bukunya De Republica, Pemikiran yang menonjol dari pemikiran Bodin dalam buku tersebut adalah bahwa ajaran tersebut muncul berdasarkan pengamatannya atas fakta politik dan asas-asas yang dianggapnya abadi mengenai sifat-sifat negara, dan bahwa intisari negara adalah kesatuan pemerintahannya, ini yang kemudian disebut dengan summa potestas, dan tanpa itu negara adalah sebuah kapal tanpa kemudi.[7] Sementara itu kedaulatan negara dalam hukum internasional pada awalnya diartikan sebagai kekuasan tertinggi dalam batas wilayahnya dan tidak mengakui suatu kekuasaan yang lebih tinggi daripada kekuasaannya sendiri[8]. Dalam bahasa Wallerstein kedaulatan bukanlah suatu klaim atas negara akan tetapi dia adalah suatu interstate system yang didalamnya terdapat double claims yaitu dalam konteks inward looking dan outward looking[9]. Dalam interstate system tergambar adanya mutual recognation antara negara yang merupakan ujud dari pelaksanaan reciprocal concept.[10] Dengan adanya kedaulatan negara maka pada dasarnya semua negara mempunyai hak yang sama (equality of nations) yang menopang munculnya ide kekuasaan tertinggi tersebut[11]. Dengan demikian terlihat bahwa kedaulatan negara mempunyai batas-batasnya, yaitu kekuasaan itu terbatas pada batas-batas wilayahnya dan kekuasaan itu berakhir dimana kekuasaan negara lain mulai[12].
Istilah sovereignty menurut Krasner memiliki 4 dimensi, yaitu:[13]:
1 Interdependence sovereignty has referred to the ability of a government to actually control activities within and across its borders (including the movement of goods, capital, ideas, and disease vectors).
2 Domestic sovereignty has referred to the organization of authority within a given polity.
3 Westphalian sovereignty has referred to the exclusion of external authority; the right of a government to be independent of external authority structures.
4 International legal sovereignty has referred to the recognition of one state by another; some entities have been recognized by other states; others have not. Recognition has been associated with diplomatic immunity and the right to sign treaties and join international organizations.
Dari keempat dimensi tersebut terlihat bahwa kedaulatan dapat diartikan sebagai kedaulatan yang bersifat internal (Interdependence dan domestic sovereignty) dan yang bersifat eksternal (Westphalian dan International legal sovereignty). Di era globalisasi terlihat bahwa keempat dimensi kedaulatan tersebut harus menjadi identitas sebuah negara berdaulat penuh, jika tidak negara akan kesulitan melakukan hubungan internasional dengan negara lain, misalnya Taiwan bisa saja memiliki Westphalian souvereignty, tapi tidak International legal souvereignty, akibatnya dia memiliki keterbatasan dalam menjalin hubungan internasional dengan negara lain. Dalam konsep Westphalia kedaulatan Negara mempunyai arti kekuasaan tertinggi dalam batas-batas wilayah negaranya, namun dengan adanya saling ketergantungan yang kuat antar Negara yang kemudian membentuk suatu jaringan terutama pada era 70-an, westphalian sovereignty mendapat tantangan yang kuat, ditambah lagi dengan adanya pernyataan George W. Bush yang menyatakan bahwa model Westphalia sudah mati dan digantikan dengan new world order[14]. Pernyataan tersebut terlihat dari semacam degradasi yang dialami kedaulatan negara dalam kekuatannya, ini terutama dapat terjadi dari interaksi yang terjadi antara negara dalam melakukan hubungan dengan negara lain atau entitas internasional lainnya, dia tidak lagi satu-satunya kekuasaan tertinggi yang membuat negara bisa bertindak seperti yang diinginkannya, yang sebetulnya negara tersebut mampu melakukannya, misalnya ketika suatu negara masuk menjadi anggota suatu organisasi internasional maka sebagian kekuasaannya sudah diserahkan kepada aturan organisasi tersebut. Masuknya Indonesia menjadi anggota WTO, telah mengakibatkan terbatasnya ruang gerak Indonesia dalam mengatur keluar masuknya barang melewati perbatasan, munculnya persoalan-persoalan dibidang ekonomi lainnya. Pada satu sisi masuk atau keluarnya negara dari suatu organisasi internasional adalah ujud pelaksanaan kedaulatan itu sendiri dalam konteks international legal sovereignty.
Di era globalisasi pergeseran itu semakin kental, terutama dengan munculnya aktor-aktor campuran negara dengan non negara dan bahkan non negara, terutama aktor yang mempunyai kekuatan modal yang sangat kuat, seperti MNCs/TNCs dan NGO yang mempunyai kemampuan memaksa negara, terutama negara berkembang, membuat aturan yang lebih mengiyakan keinginan aktor-aktor baru tersebut. Dalam konteks hukum internasional kemudian aktor-aktor baru itu mulai diakui sebagai subjek hukum internasional. Akan tetapi Shaw menyarankan supaya kita lebih hati-hati dalam menetapkan status tersebut, dan pada dasarnya Shaw juga tidak menutup kemungkinan yang demikian.[15]
MNC & TNC yang mempunyai modal yang besar untuk mempengaruhi kebijakan negara, mempreteli kekuasaan negara, dan pada akhirnya mendikte negara. Dengan kekuasaan yang demikian besar, TNC tersebut bisa membayar aparat keamanan negara untuk menjaga kepentingan mereka. Bahkan, melalui tekanan yang demikian kuat mereka berhasil membujuk dan memaksa pemerintah untuk mengikuti kemauan mereka, yang padahal itu akan menyengsarakan rakyat sendiri. Mungkin kasus Freeport dan Blok Cepu bisa dijadikan contoh soal pendulum kekuasaan yang telah berubah[16]. Di negara lain bahkan Perusahaan-perusahaan tersebut mempunyai kemampuan untuk membuat negara asalnya melakukan intervensi terhadap negara lain demi kepentingan perusahaan mereka, kasus jatuhnya Allende yang kemudian digantikan Augusto Pinochet di Chile adalah contoh keberhasilan AT&T yang mendesak pemerintah Amerika Serikat melakukan upaya tersebut.[17] Chile adalah korban pertama dari apa yang disebut oleh Naomi Klein sebagai Shock Doctrine yang digagas oleh Milton Friedmans. Dari contoh itu terlihat bahwa kaum kapitalis demi mendapat keuntungan membisniskan perang, teror, anarki, krisis dan bahkan bencana alam sehingga Naomi Klein menyebutnya dengan Kapitalisme Bencana[18].
Dari kegiatan MNC itu sendiri dapat dicatat bahwa dari 50 MNC terkenal, 21 berbasis di Amerika Serikat yang menguasai 54% dari total penjualan dunia, disusul dengan Jerman 10 %, Inggris 9%, Jepang 7%, Perancis 6% dan Belanda 5%.Sepertiga dari perdagangan dunia didominasi oleh MNC, yang ternyata melakukan perdagangan di antara mereka sendiri. PBB memperkirakan 50% dari ekspor AS terjadi di antara MNC mereka sendiri, sementara Inggris mencapai 30%-nya. Ketika pelaku bisnis bertindak bersamaan sebagai pembeli dan penjual, maka mekanisme pasar tidak dapat diterapkan terhadap mereka. Karena si pengusaha dapat menentukan harga menurut selera mereka sendiri. Melalui mesin-mesin globalisasi di atas, maka para negara maju semakin memperkokoh hegemoni mereka untuk mengatur dan mengontrol sumber-sumber (resources) di dunia. Lewat tangan WTO, mereka mengatur kebijakan perdagangan dunia; lewat tangan lembaga keuangan multilateral, mereka dapat menentukan negara-negara dan siapa saja yang dapat menikmati kucuran uang lembaga keuangan itu. Lewat aturan IMF, mereka dapat menekan negara-negara untuk mengikuti ‘resep’ mereka: deregulasi, privatisasi, dan liberalisasi[19]. Paa prinsipnya ketiga konsep ini mengurangi peran Negara dalam menjalankan kekuasaannya sebagai suatu badan yang mempunyai kekuasaan tertinggi atas wilayah negaranya.
Selama 10 tahun terakhir, hampir semua negara Amerika Latin dilanda krissis ekonomi. Kebangkrutan ekonomi dialami oleh negara Brasil, Meksiko, Peru dan Argentina. Hampir semua negara Amerika Latin boleh dikatakan menadahkan tangannya pada belas kasihan IMF dan Amerika Serikat. Ketika bantuan dikucurkan, bukannya kehidupan rakyat bertambah baik, sebaliknya kemiskinan menjadi bertambah karena bantuan banyak yang salah urus, salah resep dan terjadinya perdagangan yang tidak adil, tidak memihak rakyat. Tidak ada makan siang yang gratis. Pinjaman IMF sering harus dibayar dengan menggadaikan kedaulatan bangsa dan masa depan. Dalam kebangkrutan ekonomi, pinjaman IMF merupakan dilema dan jebakan, bukan obat. Banyak negara yang mendapat pujian dari IMF yang kemudian berakhir dengan kebangkrutan bagi negara itu sendiri[20].
Dalam kondisi yang demikian, apa yang harus dilakukan oleh Indonesia dalam mempertahankan kedaulatannya dan melindungi rakyatnya dari satu sisi, dan dari sisi lain tindakan tersebut tidak membuat Indonesia disisihkan oleh dunia internasional.
Untuk membangun Indonesia kedepan bukan persoalan mudah, karena sampai sekarang prestasi Indonesia dalam index daya saing, index pembangunan manusia di ASEAn maupun dunia masih rendah. Persoalan pelayanan public masih rendah, pemerintah belum menjalankan fungsinya dalam memberikan kemudahan berinvestasi pada masyarakat, infrastruktur tidak mendukung dunia industry, belum ada apresiasi yang cukup kepada warga yang kreatif dan inovatif, misalnya dalam pembinaan dan akses ke perbankan, apreaiasi terhadap SDM yang memiliki keahlian dan skill yang handal belum menjadi prioritas, dan lain-lain. Etos kerja bangsa Indonesia, jika dibandingkan dengan beberapa Negara juga masih rendah. Hal terebut dapat dilihat dalam table berikut ini[21].
No. Jepang Jerman Korea Indonesia
1. Bersikap benar dan bertang-gungjawab Berorientasi sukses/bertanggungjawab Bertanggungjawab Feodal Birokratik
2. Berani dan kritis Berdisiplin tinggi Disiplin Mandiri, disip-lin, rajin bila diberi contoh
3. Menjaga martabat-kehormatan/kerja keras Rasional/bekerja keras Disiplin, kerja keras karena keadaan dan dicontohkan Karakter kerja ke-ras tidak dibangun
4. Mengabdi dan loyal Membangun dan berinvestasi Mengutama-kan pendi-dikan/hemat Korupsi akibat hukum tidak ditegakkan
Masyarakat kita yang masih paternalistic membutuhkan figure yang benar-benar bias menjadi panutan. Sejarah sudah membuktikan bahwa kemajuan yang dialami oleh suatu bangsa ditentukan oleh pemimpinnya, jadi oleh sedikit orang. Perbandingan etos kerja seperti dalam table di atas bias menjadi titik awal arah pembenahan yang harus dilakukan oleh pemerintah. Peran serta aktif pemerintah sangat dibutuhkan, keikut sertaan masyarakat dalam proses pembangunan tidak boleh diartikan sebagai momen untuk mengurangi ranggung jawab pemerintah terhadap kelangsungan hidup bangsa ini.
Kondisi yang ada sekarang sebetulnya dapat mejadi daya dorong bagi Indonesia untuk menemukan strategi baru mentransformasikan Indonesia menjadi Negara baru, bangsa yang mandiri, berdaya saing, terutama dengan mendayagunakan seluruh sumberdaya nasional kita memanfaatkan dukungan sumberdaya global untuk mempercepat pembangunan sehingga dihormati oleh bangsa-bangsa lain.
Untuk itu perlu menerapkan paradigma baru konsep incorporated yang mensyaratkan kolaborasi dunia usaha, pemerintah, dan akademisi serta dibutuhkan watak entrepreneur yang bekerja keras, mandiri dan berani bersaing yang bias bekerjasama, menggunakan konsep daya saing bangsa dan konsep supply-chain economy yang lebih sesuai dengan kultur timur Indonesia[22].
Indonesia incorporated sesungguhnya sudah dicanangkan Indonesia semenjak tahun 1990-an, dengan meniru Jepang yang telah mengharumkan nama dan produk jepang di dunia. Akan tetapi kemudian konsep tersebut tidak dilanjutkan dalam tindakan-tindakan nyata, dan sangat diragukan apakah pemerintah pernah membuat blue print terhadap konsep tersebut atau tidak. Konsep baru disikapi dengan mentalitas lama, Sikap feodalisme yang mewarnai para pengambil keputusan terbukti memperlambat dan bahkan menghambat proses pencapaian Negara yang adil dan makmur. Malaysia yang kemudian mencanangkan program yang sama dan melaksanakannya, saat ini Malaysia menikmati hasilnya. Kini Malaysia berada di urutan ke-20 sebagai eksportir terbesar dunia, dengan nilai ekspor 195,7 miliar dollar AS, juga pada 2008 berdasarkan data WTO. Ini sebuah prestasi Malaysia, yang sebagian murid-muridnya pernah dididik para guru asal Indonesia, terus melambung dari sisi perdagangan dunia. Keberadaan infrastruktur jalan, pelabuhan kaliber internasional, pengembangan sektor pertanian, yang tidak saja di sektor hulu tetapi juga sektor hilir, membuat Malaysia menjadi sebuah negara industri baru berbasis pertanian. Ini melengkapi kebijakan industrialisasi dan jasa-jasa yang juga mengalami kemajuan di Malaysia[23].
Beberapa kesalahan yang sudah dilakukan seharusnya sudah dapat ditangkap oleh pemerintah, pada bidang mana pembangunan itu hatrus dilakukan. Dalam jalur bisnis untuk memperkuat ekonomi Indonesia, setidaknya terdapat 4 jalur yang harus di perioritaskan dalam korporasi nasional tersebut, yaitu jalur agro ekonomi, trmasuk di dalamnya adalah sector pertanian, kehutanan, dan kelautan. Jalur industrial economy dan yang termasuk di dalamnya adalah sector pertambangan, energy, industry, non migas yaitu makanan minuman dan tembakau, tekstil, barang kulit dan produk lainnya yang relevan di sector ini. Jalur knowledge based economy dan yang termasuk di dalamnya adalah teknologi informasi, nano technology, bio-technology. Kemudian jalur financial economy sepeprti dana public, bursa saham, bank, multi finance, modal ventura, dan lain-lain.[24]
Tentu saja upaya demikian menghendaki keseriusan dan kerjakeras dari semua stakeholders yang trlibat. Upaya demikian bisa dilakukan dalam mengurangi pengaruh negative dari dampak globalisasi yang bisa berakibat negative kepada kedaulatan Negara.
Indonesia adalah Negara hukum (rechtstaat) bukan Negara kekuasaan (machtstaat), oleh karena itu segala tindakan pemerintah harus dilakukan berdasarkan hukum. In berarti hukum merupakan sarana utama untuk mengatur kehidupannya.[25] Hukum dalam hal ini harus diartikan dalam pengertian yang luas, bukan hukum dalam pengertian undang-undang seperti yang dimaksudkan oleh Hans Kelsen yaitu : law is a coercive order of human behavior…, it is the primary norm which stipulates the sanction. Atau yang dikemukakan oleh John Austin, maupun RW Dworkin[26]. Pandangan-pandangan tentang hukum yang diberikan oleh mereka mencerminkan ciri positivisme yang kuat. Oleh karena itu dalam pembangunan hukum, maka itu tidak berarti hanya dengan membuat undang-undang. Suatu pendekatan yang normative semata-mata tentang hukum tidak cukup apabila kita melakukan pembinaan hukum secara menyeluruh. Dalam konteks Indonesia sebagai Negara hukum yang berdaulat, hukum harus dijadikan sebagai saringan yang harus dilalui oleh konsep apapun yang akan diterapkan pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan. Akan tetapi diakui bahwa tidak semua hal dapat dicapai melalui saluran hukum formal, sekalipun hukum formal adalah yang idealnya. Dalam hal ini terjadi proses interaksi saling tarik menarik dan pengaruh mempengaruhi yang intensif antara hukum dan berbagai proses yang berlangsung dalam masyarakat[27], termasuk di dalamnya tarik menarik antara kepentingan pihak asing dan kepentingan nasional. Sebagai Negara yang berdaulat seharusnya kepentingan rakyat harus berada diatas kepentingan lainnya dalam hal terjadinya tarik menarik kepentingan demikian.
Simpulan
Berdasarkan beberapa fakta diatas terlihat bahwa kedaulatan negara mengalami tekanan yang kuat dalam menghadapi era globalisasi ini, baik dari dalam negri seperti tekanan dari kekuatan kekuatan sosial politik komunal, maupun dari luat negri. Dari sisi hukum internasional, secara formal brgerak masuknya kekuatan modal kedalam suatu negara adalah melalui cara dan lembaga yang formal, karena landasan hukum internasional adalah kesepakatan (consent), maka dalam konteks tersebut tidak terlihat adanya persoalan dengan kedaulatan negara. Namun dilihat dari independensi negara dalam mengatur rumah tangganya, otoritasnya mulai berkurang, dan dalam konteks Indonesia justru ketidak berdayaan tersebut terlihat nyata ketika Indonesia mengeluarkan UU yang tidak sejalan dengan ketentuan UUD 1945, misalnya UU tentang Sumber Daya Air.
Globalisasi adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari oleh semua bangsa di dunia ini, oleh karena itu globalisasi harus dijadikan sebagai peluang bagi Indonesia dalam membangun bangsa ini, o;eh karena itu pembangunan kedalam harus segera dilaksanakan dengan memanfaatkan sumberdaya yang ada. Pembangunan di bidang ekonomi, bisa menjadi prioritas untuk menghilangkan ketergantungan kepada pihak asing dan membangkitkan harga diri bangsa, dengan demikian tekanan asing di era globalisasi terhadap kedaulatan bangsa tidak mengurangi kedaulatan itu sendiri dan kemandirian bangsa.
Daftar Pustaka
Buku
Ahmad Ali (2008), ‘Menguak Tabir Hukum’, Ghalia Indonesia, Bogor.
Effendi Siradjuddin, (2009), ‘Memerangi Sindrom Negara Gagal’, Kata, Jakarta.
Jackson, John H., Sovereignty, (2008).: Outdated Concept or New Approaches, dalam Redefining Sovereignty in International Economic Law, Hart Publishing, Portland.
Josef P.Widyaatmadja (2005), ‘Kebangsaan dan Globalisasi dalam Diplomasi’, Kanisius, Jakarta.
Krasner, Stephen D., (2002).’Globalization and Sovereignty, dalam David A. Smith dkk., State and Souvereignty in the Global Economy, Rotledge , New York.
Lili Rasjidi, (2009), ‘Pembangunan Sistem Hukum dalam Rangka Pembinaan Hukum Nasional’, dalam Sri Rahayu Oktoberina dan Niken Savitri, ‘Butir-butir Pemikiran dalam Hukum-Mempringati 70 Tahun Prof.Dr.B.Arief Sidharta,SH’, Refika Aditama, Bandung,
Lili Rasjidi, (2003), ‘Hukum Sebagai Suatu Sistem;, Mandar Maju, Bandung.
Mochtar Kusumaatmadja, (2002), ‘Konsep-konsep Hukum dalam Pembanguna’, Alumni, Bandung.
Mochtar Kusumaatmadja, (1978) Pengantar Hukum Internasional, Binacipta, Bandung,.
Shaw, Malcolm N. QC, International Law (2008), Sixth edition, Cambridge University Press.
Steger, Manfred B., (2003), ‘Globalization: A Very Short Introduction’, Oxford university Press,New York.
Wallerstein, Immanuel (2002), ‘State?Souvereignty?’ dalam David A. Smith dkk., State and Souvereignty in the Global Economy, Rotledge , New York.
Yudha Bhakti Ardhiwisastra, (1999), ‘Imunitas kedaulatan Negaradalamu Forum Pengadilan Asing’, Alumni, Bandung,

Internet
Dewitri, Globalisasi Dan Keamanan Negara, http://dewitri.wordpress. com/ 2008/02/01/globalisasi-dan-keamanan-negara/ (16 Juli 2009)
Indonesia Dalam Genggaman Non-State Actor, http://thepunxs. blogspot.com/ 2008/11/indonesia-dalam-genggaman-non-state.html (20 Juli 2009)
N.N., Kampanye Menolak Privatisasi dan Komersialisasi Sumberdaya Air, http://www.walhi.or.id/index.php?option=com_content&view= article&id=91%3Akampanye-menolak-privatisasi-dan-komersialisasi-sumberdaya-air&catid=43%3Aprivatisasi-air&Itemid=85&lang, diakses 10 November 2009
Simon Saragih, Tenggelamnya “Indonesia Incorporated”, http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2009/09/06/06343720/Tenggelamnya.Indonesia.Incorporated, diakses tanggal 10 Desember 2010
________________________________________
*Disampaikan pada seminar dalam rangka European Union Week – Dialog antar Budaya Indonesia dengan Komisi Uni Eropa 15 Desember 2009, Aula Unisba – Bandung
[1] Stephen D. Krasner, Globalization and Sovereignty, dalam David A. Smith dkk, State and Souvereignty in the Global Economy, Rotledge , New York, 2002, hlm. 34
[2] Dewitri, Globalisasi Dan Keamanan Negara, http://dewitri.wordpress.com/2008/02/01/globalisasi-dan-keamanan-negara/ (16 Juli 2009)
[3] Ibid, lihat juga Immanuel Wallerstein, State?Souvereignty? dalam David A. Smith dkk., State and Souvereignty in the Global Economy, Rotledge , New York, 2002, hlm. 20-21
[4] Dewitri, loc.cit.
[5] Effendi Siradjuddin, Memerangi Sindrom Negara Gagal, Kata, Jakarta, 2009, hlm.4
[6] N.N., Kampanye Menolak Privatisasi dan Komersialisasi Sumberdaya Air, http://www.walhi.or.id/ index.php?option=com_content&view=article&id=91%3Akampanye-menolak-privatisasi-dan-komersialisasi-sumberdaya-air&catid=43%3Aprivatisasi-air&Itemid=85&lang, diakses 10 November 2009
[7] Lihat,Yudha Bhakti Ardhiwisastra, Imunitas kedaulatan Negara du Forum pengadilan Asing, Alumni, Bandung, 1999, hlm. 29.
[8] Kusumaatmadja, Pengantar Hukum Internasional, Binacipta, Bandung, 1978, hlm. 17.
[9] Immanuel Wallerstein, Op.Cit, hlm. 22.
[10] Ibid.
[11] John H. Jackson, Sovereignty: Outdated Concept or New Approaches, dalam Redefining Sovereignty in International Economic Law, Hart Publishing, Portland, 2008, hlm. 4
[12] Kusumaatmadja, Loc.cit.
[13] Stephen D. Krasner, Globalization and Sovereignty, Op.Cit, hlm. 35
[14] Manfred B. Steger, Globalization: A Very Short Introduction, Oxford university Press,New York, 2003. hlm 61.
[15] Malcolm N. Shaw QC, International Law,Sixth edition, Cambridge University Press, 2008, hlm. 249-250
[16] Indonesia Dalam Genggaman Non-State Actor, http://thepunxs.blogspot.com/2008/11/indonesia-dalam-genggaman-non-state.html (20 Juli 2009)
[17] Naomi Klein, The Shock Doctrine, The Rise of Disaster Capitalism, terkutip dalam Effendi Siradjuddin, op.cit, hlm. 192-293. Ketika itu Salvador Allende yang menganut sistem ekonomi sosialis tapi tidak mengharamkan kepemilikan swasta, dan negara berfungsi sebagai pelindung publik. Ketika itu Allende ingin menasionalisasi korporasi asing dan AT&T merasa terancam.
[18] Ibid, contoh penguasaan pantai Srilangka setelah Tsunami adalah bentuk penguasaan sumber kapital berdasarkan bencana, setelah tsunami Srilangka dan Thailand dibantu USAID dan lembaga asing lainnya.
[19] Ibid.
[20] Josef P.Widyaatmadja, Kebangsaan dan Globalisasi dalam Diplomasi, kanisius, Jakarta, 2005, hlm. 79
[21] Effendi Siradjuddin, Op.cit, hlm.272.
[22] Ibid.
[23] Simon Saragih, Tenggelamnya “Indonesia Incorporated”, http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2009/09/06/06343720/Tenggelamnya.Indonesia.Incorporated, diakses tanggal 10 Desember 2010
[24] Ibid, hlm. 279
[25] Lili Rasjidi, Pembangunan Sistem Hukum dalam Rangka Pembinaan Hukum Nasional, dalam Sri Rahayu Oktoberina dan Niken Savitri, Butir-butir Pemikiran dalam Hukum-Mempringati 70 Tahun Prof.Dr.B.Arief Sidharta,SH, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm.129
[26] Lihat Ahmad Ali, Menguak Tabir Hukum, Ghalia Indonesia, Bogor,2008,hlm. 26-27.
[27] Satjipto Rahardjo, Pendidikan Hukum Sebagai Pendidikan Manusia, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm.128.

About these ads

2 Responses to “PENGARUH GLOBALISASI TERHADAP KEDAULATAN NEGARA”


  1. January 2, 2014 at 6:17 am

    Wow, this post is nice, my younger sister is analyzing such
    things, thus I am going to inform her.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: